Pemerintah Naikan Pajak Kendaraan Hingga 100 Persen

Pemerintah-Naikan-Pajak-Kendaraan-Hingga-100-Persen-cover

Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah atau PP 60 Tahun 2016, sebagai pengganti PP Nomor 50 tahun 2010 yang menyatakan jika pajak kendaraan bermotor akan mengalami kennaikan drastis hingga 100 persen.
Ketentuan kenaikan kedaraan tersebut akan segera berlaku mulai tanggal 6 Januari 2017 yang akan datang. Aturan mengenai jenis dan tarif Kenaikan Penerimaan negara bukan pajak itu meliputi pengesahan surat tanda coba kendaraan bermotor (STCK), penerbitan STNK, penerbitan tanda kendaraan bemotor dan juga serta penerbitan buku kendaraan bermotor (BPKB).
Misalnya saja, untuk penerbitan STNK roda dua sebelumnya dikenai biaya sekitar 50 ribu akan naik menjadi 100 ribu. Hendra Asman selaku Anggota Komisi II DPRD kota Batam menyebutkan hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan selagi ada hukum yang menaunginya.
“Kita baru tahu dan akan ditelusuri. Kalau memang naik, otomatis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Batam bakal naik,” papar Hendra, dikutip dari Jpnn.com.
Pengesahan STNK yang sebelumnya gratis mengalami kenaikan biaya sebesar Rp. 25 ribu. Dan sedangkan untuk roda 4 atau lebih akan dikenakan biaya Rp. 50 ribu. Lalu untuk STCK, roda dua Rp 25 ribu, roda empat atau lebih dikenakan biaya Rp. 50 ribu.
Lalu untuk penerbitan TNKB, roda dua dikenakan biaya sebesar Rp. 60 ribu, sementara roda empat atau tiga naik menjadi Rp. 100 ribu. Kemudian, untuk penerbitan BPKB, roda dua menjadi Rp 225 ribu dan roda 4 menjadi Rp. 375 ribu.
Sementara untuk penggantian kepemilikan, roda dua menjadi Rp 225 ribu, dan roda empat ataupun lebih Rp 375 ribu.
Selain itu semua, pajak mutasi luar daerah juga mengalami kenaikan yang cukup pesat. Untuk roda dua menjadi Rp. 150 ribu, sedangkan roda menjadi Rp. 250 ribu.
Aman yang merupakan salah satu anggota Komisi II Batam, menjelaskan jika PP tersebut mulai diberlakukan, otomatis daerah lainnya juga akan turut serta, secepatnya.
Apalagi, PP tersebut juga berlaku untuk seluruh daerah lainnya di Indonesia, tentu saja masing-masing area perlu membahasnya secara lebih lanjut. Meskipun kenaikan dibilang cukup memberatkan, namun kenaikan tersebut digadang-gadang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah